Proses Pemekaran Tabir Raya Kabupaten Merangin Menjadi Kabupaten Baru

Miranti Miranti, Arifin Arifin

Abstract


Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemekaran Tabir Raya Kabupaten Merangin menjadi kabupaten baru dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan pemekaran Tabir Raya menjadi kabupaten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat dengan studi deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat dengan studi deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemekaran Kabupaten Tabir Raya dari Kabupaten Merangin telah berjalan lebih kurang 10 tahun, dari tahapan inisiasi, rapat, penggalangan dana, Kajian Akademis, Persetujuan kabupaten induk, persetujuan DPRD Kabupaten Merangin, persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jambi dan Persetujuan dari DPRD, hingga dilakukan proses di Kementerian Dalam Negeri, dan pemetaan wilayah.Faktor penghambat pemekaran Kabupaten Tabir Raya dari Kabupaten Merangin adalah terbatasnya dana dalam pembuatan peta, sehingga pembuatan peta menjadi lamban, serta belum terbitnya Tim Pemekaran Tabir Raya dalam berusahauntuk mengatasi hambatan dalam pemekaran Tabir Raya dari Kabupaten Merangin. Upaya tersebut didukung Pemerintah Kabupaten Merangin yang serius mengupayakanpembentukan Kabupaten Tabir Raya. Upaya yang dilakukan adalah, percepatanpembuatan peta dan penerbitan Peraturan Pemerintah.


Keywords


Proses; Pemekaran; Tabir Raya

Full Text:

PDF

References


Abdullah, Rozali. (2005). Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada.

Manan, Bagir., (2001). Menyongsong fajar Otonomi Dearah. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta.

Mardiasmo., (2002). “Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”. ANDI.

Moleong, Lexi J., (2002). Metodelogi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosda Karya.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab VI Penataan Daerah Pasal 31.

Poerwadarminta, W.J.S. (2005). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Balai Pustaka.

Ratnawati, Tri. (2006). Mengevaluasi Kebijakan Pemekaran Wilayah di Indonesia (dalam M.Zaki Mubarak dkk (ed.) “ Blue Print Otonomi Daerah”). YHB Kemitraan dan UE.

Risal, M. (2017). Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Kearifan Lokal Di Daerah Apau Kayan Kabupaten Malinau). Jurnal Administrative Reform, 4(2), 106–126.

Seymour, R., & Turner, S. (2002). Otonomi daerah: Indonesia’s decentralisation experiment. New Zealand Journal of Asian Studies, 4, 33–51.

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung : Alfabeta.




DOI: https://doi.org/10.36355/jppd.v2i2.22

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 


Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN 2686-2271 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo

Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310