Dari Desentralisasi ke Digitalisasi Tuntutan: Viralitas sebagai Penggerak Kebijakan dalam Kerangka Otonomi Daerah
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana fenomena viralitas di media sosial memengaruhi pola pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memperoleh kewenangan luas untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri dengan harapan tercipta pelayanan publik yang responsif dan efektif. Namun, perkembangan teknologi informasi telah mengubah dinamika tersebut. Banyak kebijakan pemerintah daerah saat ini lebih bersifat reaktif terhadap isu-isu viral di media sosial dibandingkan berdasarkan prosedur hukum dan perencanaan formal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, serta berita daring, kemudian dianalisis menggunakan model analisis data kualitatif. Proses analisis dilakukan dengan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan yang menghubungkan fenomena viralitas dengan teori otonomi daerah dan kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa viralitas isu di media sosial berfungsi sebagai instrumen partisipasi publik baru yang mampu mendorong pemerintah daerah merespons lebih cepat berbagai permasalahan, seperti pelayanan publik dan infrastruktur. Namun, respons reaktif yang semata-mata mengikuti tekanan digital berpotensi menimbulkan kebijakan yang tidak terencana, populis, dan mengabaikan prinsip hukum serta perencanaan strategis. Simpulan penelitian menegaskan bahwa otonomi daerah kini menghadapi tantangan transformasi dari pola desentralisasi administratif menuju digitalisasi tuntutan publik. Agar tetap relevan, responsif, dan akuntabel, pemerintah daerah perlu membangun mekanisme kebijakan yang adaptif terhadap ruang digital, tetapi tetap berlandaskan hukum, transparansi, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Addila & Nurcahyono. (2025). Pengaruh Kasus Viral dan Tuntutan Masyarakat Melalui Media Sosial Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia: Studi Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan Siswi AA di Kuburan Cina Palembang. J-CEKI:Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(2), 2349–2363. https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v4i2.7574
Anggraini, O. A., Bachtyar, A. N., & Sari, C. A. (2021). Hukum Otonomi Daerah di Indonesia. UMSIDA Press.
Arifin et al. (2025). Digital Governance: Studi Kasus Digitalisasi Pelayanan Publik Terpadu di Kabupaten Serang. Jurnal Sosial Teknologi, 5(1), 1–19. https://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/31861
Arya Kusuma, D., Yendra, M., Bakhtiar, R., Takdir, M., & Handrina, E. (2021). Pengaruh Media Sosial Terhadap Pola Komunikasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Era Digital. Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian, 5(Issue), 1–10. https://doi.org/10.31933/ejpp.v5i1.1206
Fitriani et al. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Peran Teknologi Dan Media Sosial. ADVANCES in Social Humanities Research, 1(4), 362–371. https://doi.org/https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.43
Handraini et al. (2024). Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Professional. Urnal Komunikasi Dan Administrasi Publik, 11(2), 48–56. https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/7226
Khosaiful et al. (2024). Membangun Otonomi Daerah yang Efektif: Kerangka Hukum Pemerintahan Daerah. Jurnal Kajian Konstitusi, 4(1), 1–14. https://jkk.jurnal.unej.ac.id/index.php/JKK/article/view/48737
Kokotiasa, W. (2021). Korelasi Otonomi Desa dalam Proses Globalisasi. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 2(1), 11–23. https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/article/view/13
Liao, Q., et al. (2020). Infodemiology study on social media data: public engagement and government responsiveness. International Journal of Environmental Research and Public Health, 22(5). https://doi.org/10.2196/18796
Mayasari & Amantha. (2025). Partisipasi Warga Melalui Media Digital dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas serta Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah di Lampung. Journal of Administration, Governance, and Political Issues, 2(1), 109–124.
https://journal.pubmedia.id/index.php/jagpi/article/view/4426
Miles dan Huberman. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.). CA: SAGE Publications.
https://archive.org/details/qualitativedataa00mile?utm_source
Murthy, B. P. (2021). Going Viral: The 3 Rs of Social Media Messaging during Disasters. Journal of Contingencies and Crisis Management., 18(19 (1)), 75–81. https://doi.org/10.1089/hs.2020.0157
Mustaqim et al. (2024). Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudukan Keadilan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum di Indonesia. Journal of Multidisciplinary Research and Development, 1(1).
https://doi.org/https://doi.org/10.56916/jmrd.v1i1.655
Nasrullah, R. (2023). Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi (Edisi Revisi). Simbiosa Rekatama Media.
Nasrullah, Y. (2025). Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Disinformasi Politik di Media Sosial. Jurnal Sosial Nusantara, 1(1), 1–8.
https://jurnalcahayaedukasi.com/index.php/sosialnusantara/article/view/87
Palgrave Macmillan, C. (2025). Decentralization and Regional Autonomy. International Journal of Science and Society., (special i. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-032-03140-2_3?utm_source
Reisach, U. (2021). The responsibility of social media in times of societal manipulation. Technological Forecasting & Social Change, 291(3), 906–917. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221720308249?utm_source
Relianti, A. dkk. (2025). Perspektif Ekologi Administrasi Negara: Sebuah Tinjauan Terhadap Ekologi Administrasi Holistik, Kontemporer Dan Konstekstual Karya Dr. Sahya Anggara, M.Si. Journal Of Regional Public Adminisation, 10(1), 2774–8944. https://ejournal.lppmunsap.org/index.php/jrpa/article/view/1673
Safitri, A. dkk. (2025). Efektivitas Perbaikan Infrastruktur: Studi Kasus Perbaikan Jalan Rusak dalam Semalam di Kecamatan Rumbia Lampung Tengah. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, 2(2), 1121–1131. https://doi.org/https://doi.org/10.62379/gs6yad29
Sari et al. (2024). Innovative Governance: Implementasi Gigades.id dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa. JIHHP: Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 4(3), 279–290. https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/1835
Steinveg, B. (2023). Social media as an agenda-setting instrument in local politics. Sciendo, 44(2). https://doi.org/10.2478/nor-2023-0016
Wahyuni, H. I. (2024). Technology, transparency, and collaboration: digital government in Indonesia during COVID-19. Indonesian. Journal of Public Administration, 29(1).
https://doi.org/https://doi.org/10.3233/IP-211545
Yanto et al. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terhadap Efektivitas Layanan Publik di Era Otonomi Daerah. YUME: Journal of Management, 8(1), 22–35. https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/8204
Yanto, F. dkk. (2025). Pengaruh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jounal of Management, 8(1), 977–985. https://doi.org/https://doi.org/10.37531/yum.v8i1.8204https://doi.org/10.37531/yum.v8i1.8204
Yazid & Karmila. (2024). Menuju Pemerintahan Digital Unggul: Tantangan dan Transformasi Indeks E-Government di Indonesia. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(13), 387–396. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.12776465
DOI: https://doi.org/10.36355/jppd.v7i2.237
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2025 Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
