Upaya Pemerintah Desa Dalam Proses Penyelesaian Hukum Adat Perselingkuhan Suami Isteri Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat (Studi Pada Lembaga Adat Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo)

Ronaldison Ronaldison, Hermanto Hermanto

Abstract


Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir. Penelitian ini berlangsung selama 1 bulan yaitu pada tanggal 01 Maret sampai 30 Maret 202. Penelitian bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam proses pelaksanaan penyelesaian hukum  perselingkuhan suami istri bagi bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, Untuk menganalisa kendala dalam proses pelaksanaan penyelesaian hukum adat perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo serta Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Lembaga Adat dan pegawai Syara’maupun Pemerintah Desa dalam mengatasi permasalahan proses penyelesaian hukum adat perselingkuhan suami istri di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa Proses pelaksanaan penyelesaian hukum perselingkuhan suami istri bagi bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo  yaitu :(a) Pemanggilan pihak pelapor dan terlapor (b) Pemanggilan Saksi (c) proses Musyawarah (d) Penetapan Sanksi. Kendala dalam proses pelaksanaan penyelesaian hukum perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo yaitu adanya pergeseran nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Desa Lubuk Mandarsah, sehingga prosedur bagaimana seharusnya yang diperankan oleh lembaga adat tidak banyak yang mengetahuinya dan dari pihak keluarga yang bersengketa, kebanyakannya tidak membawa kasus perselingkuhan tersebut ke lembaga adat maupun kepada pemerintah desa namun dalam hal ini melainkan langsung membawanya ke kepolisian maupun langsung pengadilan Agama serta Peran yang dilakukan lembaga adat melalui pembinaan adat syara secara langsung dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat belum efektif serta Sanksi Perselingkuhan belum sesuai dengan hukum Islam serta Upaya yang  dilakukan Lembaga Adat dan pegawai Syara’maupun  Pemerintah Desa dalam mengatasi permasalahan proses penyelesaian hukum adat perselingkuhan suami istri di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo yaitu Menerapkan sangsi yang lebih berat lagi, Melakukan sosialisasi, Pembinaan adat dan syara’ Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) Lembaga Adat

Full Text:

PDF

References


Arikunto, 2006. Prosedur Penelitian. PT Rinieka Cipta. Jakarta.

Dewi Wulansari, 2012. Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar, PT Refika Aditama, Bandung.

Ginanjar, A. S. 2009. Proses Healing pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami. Jakarta: Sosial Humaniora.

Hardjito Notopuro. 1995. Pokok-Pokok Pemikiran tentang Pembangunan dan Pembinaan Hukum Nasional. Bina Cipta Bandung.

Lincoln, Yvonna S & Egon G. Guba. 1985. Naturalistic Inquiry. California: Sage.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2000. Edisi kedua

Moleong, Lexy J 2007, Metodologi penelitian kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Moleong Lexy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosda Karya. Bandung.

Satiadarma. 2010. Menyikapi Perselingkuhan. Jakarta. Pustaka Populer obor.

Soehartono, Irawan. 2002. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Soepomo.2010. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Penerbit PT. Paradnya. Paramitha.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung : Alfabeta.

Surya. M. 2009. Bina Keluarga. Bandung. Graha Ilmu.

Tolib Setiady, 2009. Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam KajianKepustakaan), Cetakan kedua, Alfabeta: Bandung.

Topo Santoso, 2010. Pluralisme Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: PT.Ersesco.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 284. Menghukum Pelaku Zinah dengan Hukuman Maksimal 9 Tahun Penjara.

Tata Cara Perkawinan Menurut Adat Bungo Tebo. Panduan Lembaga Adat Kabupaten Bungo Tebo tahun 1999




DOI: https://doi.org/10.36355/jppd.v4i1.38

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 


Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN 2686-2271 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo

Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310