Pelaksanaan Fungsi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Agribisnis
Abstract
UMKM, perindustrian dan perdagangan kabupaten bungo sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pemberdayaan UKM berkewajiban untuk melakukan
pemberdayaan UKM di Kabupaten Bungo khususnya UKM agribisnis agar dapat terus
berkembang dan menjadi lebih mandiri. Dinas perindustrian dan perdagangan
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerindah daerah berdasarkan atas
otonomi dan tugas pembantu dibidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan
kewenangan dan kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode
desktiptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable
mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable satudengan yang lain. Adapun yang menjaadi
informen dalam pnelitian ini adalah, kepala dinas kopperindag kabupaten bungo kepala badan usaha kecil dan menengaah (UKM), kepala seksi permodalan dan hubungan kemitraan UMKM, dan dua orang staf bidang UMKM, selain dari pejabat lingkungan dinas Kopperindag, dalam peneliti ini ada dua orang informen yang berasal dari pemilik UKM agribisnis. Adapun hasil dari penelitian ini, terlihat pelaksanaan fungsi dinas koperasi, UMKM, Perindustrian dan perdagangan kabupaten bungo dalam pemberdayaan UKM agribisnis adalah dengan mengadakan bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan latihan serta bantuan pengembangan yang berupa pemberian modal kepada pemilik UKM agribisnis sedangkan faktor-faktor penghambat yang menyebabkan kurang berfungsinya dinas kopperindag antara lain tidak dilaksanakan penyuluhan kepada masyarakat umum, masih kurangnya koordinasi dengan dinas ketenagakerjaan dan dinas yang membidangi masalah pertanian serta terbatasnya aparat dari dinas kopperindag itu sendiri.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Arifin, Z. (2008). Metodelogi Penelitan Pendidikan. Lentera Cendekia.
Kristiyanti, M. (2012). Peran strategis usaha kecil menengah (UKM) dalam pembangunan nasional. Majalah Ilmiah Informatika, 3(1), 63—89.
Moenir. (2001). Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Bumi Aksara.
Prasetyo, A. (2008). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah BMT.
Satoto, S. (2004). Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara.
Seymour, R., & Turner, S. (2002). Otonomi daerah: Indonesia’s decentralisation experiment. New Zealand Journal of Asian Studies, 4, 33—51.
Widjaja, H. (2008). Otonomi Desa: Meruapakan otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh. Rajawali Pers.
DOI: https://doi.org/10.36355/jppd.v2i1.16
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
