Email this article Tinjauan Yuridis Terhadap Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Kabupaten Cianjur Selatan
Abstract
Penelitian ini berfocus pada kajian yuridis teradap rencana pemekaran daerah otonomi daerah baru di kabupaten Cianjur Selatan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis 3 landasan utama yaitu yuridis, sosiologis,historis serta prosedur rencana pemekaran otonomi daerah baru di kabupaten Cianjur Selatan sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah kabupaten cianjur perlu mempersiapkan persyaratan dan kajian secara komprehensif serta melibatkan aspirasi masyarakat. Serta pemerintah kabupaten cianjur perlu membuat syarat dan ketentuan yang ketat dan jelas terkait prosedur rencana pemekaran otonomi daerah baru.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Ahmad Fikri. (2023). Menanti terwujudnya pemekaran Cianjur Selatan. ANTARA. https://www.antaranews.com/berita/3794178/menanti-terwujudnya-pemekaran-cianjur-selatan
Andi Pangerang Moenta & Syafa’at Anugrah Pradana. (2018). “Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah.” PT. Raja Grafindo Persada.
Bambang. (2024). Pemekaran Wilayah Kabupaten Cianjur di Jawa Barat: 14 Kecamatan Gabung Otonomi Baru Cianjur Selatan. Palopos. https://palpos.disway.id/read/671990/pemekaran-wilayah-kabupaten-cianjur-di-jawa-barat-14-kecamatan-gabung-otonomi-baru-cianjur-selatan/90
Cucu Solihah. (2017). Implikasi Dan Arah Kebijakan Pemberian Anggaran APBN/APBD Untuk Operasional Pengelola Zakat Dalam Meningkatkan Fungsi Pemerintah. Jurnal SAWALA, 5, 2.
Dr, Jarot Digdo Ismoyo, SH, MH, Apriyanto, Titik Harriyanti, L. J. (2025). Teori Negara Hukum Modern (Efitra (ed.); 1st ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Dwidja Priyatno dan M. Rendi Aridhayandi. (2016). Resensi Buku(Book Review) Satjipto Rahardjo, 2014 , Ilmu Hukum,. Jurnal Mimbar Justitia, Vol. 2 No, 2.
Gwyne E. Mumek. (2020). TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Lex Administratum, 8(4), 17.
Handraini, Helti, Aldri Frinald, Lince Magriasti, H. (2024). Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia. Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik, 11(2), 601–608.
I Nyoman S. (2005). Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Citra Utama.
Mochamad Ade Fahmi, T. S. (2025). TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU PROVINSI PAPUA SELATAN. JURNAL REFORMASI HUKUM TRISAKTI, 7(2), 908.
Moh. Kusnardi and Harmaily. (2021). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (7th ed.). CV. Sinar Bakti.
Nur Wijayanti, S. (2016). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jurnal Media Hukum, 23(2), 186–199. https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199
Pemkab Cianjur. (2025). Letak Geografis. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Cianjur. https://cianjurkab.go.id/profil/letak-geografis
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 23, 1 (2014).
Rizal, F. (2011). Studi Kelayakan Teknis Garut Selatan Sebagai Kabupaten Baru Dengan Bantuan Aplikasi Perangkat Lunak. Universitas Pendidikan Indonesia.
Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(1), 80.
Yusuf Subrata. (2007). Metodologi Penelitian. Buana Karya,.
Ahmad Fikri. (2023). Menanti terwujudnya pemekaran Cianjur Selatan. ANTARA. https://www.antaranews.com/berita/3794178/menanti-terwujudnya-pemekaran-cianjur-selatan
Andi Pangerang Moenta & Syafa’at Anugrah Pradana. (2018). “Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah.” PT. Raja Grafindo Persada.
Bambang. (2024). Pemekaran Wilayah Kabupaten Cianjur di Jawa Barat: 14 Kecamatan Gabung Otonomi Baru Cianjur Selatan. Palopos. https://palpos.disway.id/read/671990/pemekaran-wilayah-kabupaten-cianjur-di-jawa-barat-14-kecamatan-gabung-otonomi-baru-cianjur-selatan/90
Cucu Solihah. (2017). Implikasi Dan Arah Kebijakan Pemberian Anggaran APBN/APBD Untuk Operasional Pengelola Zakat Dalam Meningkatkan Fungsi Pemerintah. Jurnal SAWALA, 5, 2.
Dr, Jarot Digdo Ismoyo, SH, MH, Apriyanto, Titik Harriyanti, L. J. (2025). Teori Negara Hukum Modern (Efitra (ed.); 1st ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Dwidja Priyatno dan M. Rendi Aridhayandi. (2016). Resensi Buku(Book Review) Satjipto Rahardjo, 2014 , Ilmu Hukum,. Jurnal Mimbar Justitia, Vol. 2 No, 2.
Gwyne E. Mumek. (2020). TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Lex Administratum, 8(4), 17.
Handraini, Helti, Aldri Frinald, Lince Magriasti, H. (2024). Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia. Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik, 11(2), 601–608.
I Nyoman S. (2005). Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Citra Utama.
Mochamad Ade Fahmi, T. S. (2025). TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU PROVINSI PAPUA SELATAN. JURNAL REFORMASI HUKUM TRISAKTI, 7(2), 908.
Moh. Kusnardi and Harmaily. (2021). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (7th ed.). CV. Sinar Bakti.
Nur Wijayanti, S. (2016). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jurnal Media Hukum, 23(2), 186–199. https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199
Pemkab Cianjur. (2025). Letak Geografis. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Cianjur. https://cianjurkab.go.id/profil/letak-geografis
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 23, 1 (2014).
Rizal, F. (2011). Studi Kelayakan Teknis Garut Selatan Sebagai Kabupaten Baru Dengan Bantuan Aplikasi Perangkat Lunak. Universitas Pendidikan Indonesia.
Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(1), 80.
Yusuf Subrata. (2007). Metodologi Penelitian. Buana Karya.
DOI: https://doi.org/10.36355/jppd.v7i1.231
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2025
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.